SUARABINTARA.COM – Jum’at, 14 Februari 2025 – Pengurangan anggaran di Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia berpotensi mengganggu kelangsungan studi ribuan mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan. Kebijakan penghematan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebesar Rp14,3 triliun ini memengaruhi tiga program utama, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).
Dampak paling signifikan dirasakan oleh peserta program KIP-K, di mana 663.821 hingga 844.174 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan saat ini tidak dapat dipastikan kelanjutan studinya pada tahun 2025. Selain itu, 21.131 calon mahasiswa baru yang telah mendaftar program KIP-K untuk tahun 2025 juga terancam tidak dapat menerima bantuan tersebut.
Situasi ini mengancam akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Selain berpotensi meningkatkan angka mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi, kebijakan ini juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) juga terkena dampak pemotongan anggaran. Dari total anggaran awal sebesar Rp194,7 miliar, terjadi pengurangan sebesar Rp19,4 miliar atau sekitar 10 persen. Akibatnya, 12 dari 33 mahasiswa penerima BPI untuk program S3 di luar negeri terancam tidak mendapatkan pendanaan. Hal ini berisiko menyebabkan keterlambatan studi atau bahkan kegagalan dalam menyelesaikan pendidikan mereka.
Beasiswa ADIK, yang ditujukan bagi mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta Orang Asli Papua (OAP), juga mengalami pemotongan sebesar Rp21,3 miliar dari anggaran awal sebesar Rp213,7 miliar. Dampaknya, akses pendidikan tinggi bagi 27.522 mahasiswa dari wilayah-wilayah tersebut terancam terganggu.
Jika pengurangan anggaran ini terus berlanjut, kemungkinan besar angka partisipasi pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia akan menurun, yang pada akhirnya memperparah ketimpangan dalam pembangunan sumber daya manusia di negara ini.
Pendidikan: Prioritas atau Dikorbankan demi Kebijakan Fiskal?
Kebijakan efisiensi anggaran ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah? Dengan risiko meningkatnya angka mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi dan terganggunya akses pendidikan bagi kelompok rentan, langkah ini berpotensi merusak upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Lebih lanjut, pemotongan anggaran di sektor pendidikan ini justru kontras dengan alokasi dana di bidang lain, seperti pertahanan dan keamanan. Hal ini memicu anggapan bahwa pemerintah seolah enggan memprioritaskan kecerdasan dan kemajuan rakyatnya.
Pemerintah perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pengurangan anggaran pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil. Tanpa intervensi atau solusi alternatif, masa depan ribuan mahasiswa Indonesia terancam suram.
Jika sumber daya manusia Indonesia tidak dipersiapkan dengan baik, visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi impian yang sulit diwujudkan. Bagaimana mungkin sebuah bangsa dapat maju jika kualitas SDM-nya tidak ditingkatkan?
