SUARABINTARA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Opini WTP yang didapatkan atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Tak hanya sekali, opini WTP yang didapat tahun ini melengkapi pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga prestasi membanggakan ini, mampu dipertahankan oleh Pemkab Tulungagung tiga kali berturut-turut.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono S.Sos berharap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketiga kalinya dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dapat membuat Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, semakin meningkatkan kinerja pemerintahannya.
“Disyukuri iya pasti. Tapi tetap harus terbangun spirit bahwa ke depan harus ada peningkatan kinerja sehingga capaian WTP hari ini dapat menjadi pijakan untuk kita pertahankan atau mencapai yang lebih baik lagi,” kata Marsono saat menghadiri undangan acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo Jawa Timur, hari Selasa (26/4/2022).
“Berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan rinci pelaksanaan anggaran tahun 2021, Kabupaten Tulungagung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” lanjut Marsono sebagai Legislator yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini.
Dia membeberkan kinerja dari Pemkab Tulungagung yang perlu ditingkatkan lagi utamanya terkait pelayanan program kerakyatan. Di antaranya, pelayanan publik dan infrastruktur.
Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo mengungkapkan rasa syukurnya karena Tulungagung kembali menyabet opini WTP untuk ketiga kalinya secara berturut setelah jeda untuk tahun anggaran 2018.
Sebelumnya Pemkab Tulungagung telah menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2021 kepada perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur pada 7 Maret 2021 untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih rinci.
Maryoto melanjutkan, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan program-program pembangunan yang dibiayai oleh APBD agar sesuai sasaran yang tepat agar hasil pembangunan bisa maksimal. Sedangkan penilaian untuk mendapatkan Opini WTP ini, lanjut dia terdapat dua penilaian yaitu administrasi dan fisik.
“Secara administrasi harus baik kemudian selama ini Tulungagung berhasil mempertahankan prestasi laporan administrasi maupun fisik, Ke depan proyek-proyek fisik akan dipercepat (pembangunannya). Ini akan pula mempercepat penyerapan APBD sehingga dampaknya akan dirasakan oleh warga masyarakat,” paparnya.
Bupati Maryoto juga menyampaikan rasa terima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut.
“ Alhamdulillah, ini berkat kerja keras bersama dan dukungan seluruh masyarakat Tulungagung. Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindak lanjuti demi perbaikan ke depannya,” ucap Maryoto.
Pemkab, kata Maryoto, akan terus berusaha maksimal untuk mempertahankan opini WTP dari BPK tersebut. Bahkan lebih ditingkatkan lagi.